Mantan Kades Lubuk Mas Muratara Terancam Tuntutan: Dugaan Korupsi Dana Desa Rp 1 Miliar Lebih

Agenda Sidang: Pemeriksaan Terdakwa

Majelis Hakim yang dipimpin oleh Kristanto Sahat, SH MH, menggelar sidang dengan menghadirkan terdakwa Saharudin yang didampingi kuasa hukumnya, Febi Rachmat Nugraha. Dalam keterangannya, Febi menyampaikan bahwa agenda kali ini fokus pada pemeriksaan terdakwa.

“Hari ini adalah agenda pemeriksaan terdakwa Saharudin selaku mantan Kepala Desa Lubuk Mas,” jelas Febi kepada awak media usai persidangan.

Ia juga mengungkapkan bahwa sidang lanjutan dijadwalkan pada 1 Juli 2025, dengan agenda pembacaan tuntutan oleh JPU Kejari Muratara.

Rincian Dakwaan: Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Desa

Dalam dakwaan yang dibacakan, Saharudin diduga melanggar sejumlah regulasi terkait pengelolaan keuangan desa. Ia disebut melakukan tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain, serta merugikan keuangan negara.

Mengacu pada UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Saharudin diduga tidak menyertakan bukti lengkap dan sah dalam berbagai pengeluaran dana desa. Ia juga dianggap bertanggung jawab secara hukum atas penyimpangan penggunaan anggaran.

“Semua pengeluaran tidak didukung bukti yang sah dan mendapat persetujuan kepala desa, yang seharusnya bertanggung jawab atas kebenaran material,” jelas JPU dalam dakwaannya.

Ancaman Hukum

Jika terbukti bersalah, terdakwa Saharudin dapat dijerat dengan sanksi pidana sesuai dengan pasal-pasal dalam UU Desa serta ketentuan pengelolaan keuangan desa yang berlaku. Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Penutup

Kasus dugaan korupsi dana desa ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan dan tata kelola keuangan yang akuntabel di tingkat desa. Proses hukum akan berlanjut pekan depan, dan publik menanti langkah tegas aparat hukum dalam menegakkan keadilan.