Kades Lubuk Mas Muratara Dituntut 5 Tahun 6 Bulan Penjara

PALEMBANG, JURNALPLUS.COM – Kasus dugaan korupsi Dana Desa kembali mencuat di Sumatera Selatan. Kali ini, Saharaudin, Kepala Desa (Kades) Lubuk Mas, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), resmi dituntut 5 tahun 6 bulan penjara dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Palembang pada Selasa, 1 Juli 2025.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau, Ichsan Azwar menyatakan bahwa terdakwa Saharaudin terbukti secara sah dan meyakinkan telah menyalahgunakan Anggaran Dana Desa (ADD) tahun anggaran berjalan, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai lebih dari Rp1 miliar.

Tuntutan JPU: Penjara, Denda, dan Uang Pengganti

Dalam sidang yang dipimpin oleh Majelis Hakim Kristanto Sahat SH MH, JPU membacakan tuntutan pidana terhadap terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Menuntut supaya majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan terhadap terdakwa Saharaudin, ditambah denda sebesar Rp100 juta, subsidair 6 bulan kurungan,” tegas Ichsan saat membacakan tuntutan.

Tak hanya itu, JPU juga menuntut agar Saharaudin membayar Uang Pengganti (UP) sebesar Rp1.024.000.000. Apabila tidak mampu membayar, maka hukumannya diganti dengan pidana penjara tambahan selama 3 tahun.

Pasal yang Dilanggar dan Dakwaan

Tuntutan terhadap Saharaudin merujuk pada Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Tuntutan tersebut diajukan berdasarkan dakwaan subsidair yang diajukan JPU.

Hal yang Memberatkan dan Meringankan

Dalam pertimbangannya, JPU menyebutkan sejumlah hal yang memberatkan terdakwa:

Perbuatan terdakwa menghambat upaya pemerintah dalam memberantas korupsi.
Terdakwa menyebabkan kerugian keuangan negara.
Tidak ada penyesalan dari terdakwa atas perbuatannya.
Tidak ada upaya pengembalian kerugian negara sampai saat ini.

Namun, JPU juga menyampaikan hal-hal yang meringankan, yakni:

Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya.

Pledoi Akan Dibacakan Pekan Depan

Sementara itu, pihak kuasa hukum terdakwa menyatakan akan mengajukan pembelaan (pledoi) atas tuntutan JPU. Sidang lanjutan dijadwalkan pekan depan untuk mendengarkan pembacaan nota pembelaan tersebut.

Kasus ini menjadi sorotan publik, mengingat Dana Desa seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Dugaan penyelewengan ADD oleh aparat desa kembali menjadi bukti lemahnya pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan dana negara di tingkat desa.

Fakta Kunci Kasus Korupsi ADD Kades Lubuk Mas

Fakta	Detail
Terdakwa	Saharaudin (Kades Lubuk Mas)
Lokasi	Lubuk Mas, Rawas Ulu, Muratara
Dugaan Korupsi	Penyelewengan ADD Rp1,024 miliar
Tuntutan Penjara	5 tahun 6 bulan
Denda	Rp100 juta, subsidair 6 bulan
Uang Pengganti	Rp1.024.000.000 atau tambahan penjara 3 tahun
Pasal yang Dilanggar	Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Tipikor & KUHP

Penutup

Kasus ini menjadi peringatan keras bagi para kepala desa di Indonesia agar mengelola Dana Desa secara jujur, transparan, dan akuntabel. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum diharapkan terus memperkuat sistem pengawasan untuk mencegah terjadinya penyelewengan serupa di masa depan.

Post Views: 7