Penasihat Hukum Umi Hartati Minta Status JC, Jauhari: Demi Keadilan Yang Terang Benderang

Keempat terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan yaitu:

• Nopriansyah (Kepala Dinas PUPR OKU),

• Ferlan Juliansyah (anggota Komisi III DPRD OKU),

• M. Fahrudin (Ketua Komisi III DPRD OKU), dan

• Umi Hartati (Ketua Komisi II DPRD OKU).

Sidang dipimpin oleh Majelis Hakim Fauzi Isra SH MH dan dihadiri oleh para terdakwa bersama tim penasihat hukumnya masing-masing.

Jaksa KPK: Tiga Legislator Terima Fee Hingga Rp2,2 Miliar

Dalam dakwaannya, JPU KPK menyebutkan bahwa tiga terdakwa dari unsur DPRD OKU diduga menerima uang kompensasi (fee) dari dana Pokir, yang disalurkan melalui Nopriansyah selaku Kadis PUPR OKU. Jumlah uang yang diterima disebut mencapai Rp1,5 miliar dan Rp2,2 miliar.

Kuasa Hukum Umi Hartati Ajukan Justice Collaborator

Menanggapi dakwaan tersebut, kuasa hukum Umi Hartati, Jauhari SH MH menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atas dakwaan JPU KPK. Sebaliknya, pihaknya mengajukan permohonan agar kliennya dapat menjadi Justice Collaborator (JC) dalam perkara ini.

“Kami tidak mengajukan eksepsi. Tapi kami ajukan permohonan sebagai Justice Collaborator dalam persidangan tadi,” ujar Jauhari saat diwawancarai usai sidang.

Jauhari berharap pengajuan JC tersebut dapat diterima majelis hakim demi mengungkap secara terang-benderang alur perkara dan memperjelas siapa saja pihak yang terlibat.

“Permohonan JC ini kami ajukan agar perkara ini dapat terbuka secara terang benderang. Harapannya, hal ini bisa menjadi pertimbangan majelis hakim untuk memberikan putusan yang seringan-ringannya terhadap klien kami,” tambahnya.

Dua Pihak Swasta Juga Terjerat

Selain empat terdakwa utama, kasus ini juga menjerat dua pihak swasta, yakni Fauzi alias Pablo dan Ahmad Sugeng Santoso. Keduanya telah lebih dulu dituntut oleh JPU KPK dengan hukuman pidana masing-masing selama 2 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara.